Abstrak: Penulisan historiografi tradisional adalah media komunikasi politik yang efektif untuk menumbuhkan dan mempertahankan pengakuan atas kekuatan masyarakat. Pada umumnya berisi mitos yang sebenarnya tidak ada, tetapi dianggap seolah-olah ada. Kitab Pararaton (silsilah Raja Singosari) dan kitab Nagarakertagama (Sejarah Kerajaan Singosari sampai Kerajaan Majapahit) disebut "Puja Sastra". Puja Sastra bermaksud melegitimasi posisi Raja Ken Arok oleh penulisnya. Ken Arok adalah raja Singosari dari kelas bawah. Masa pemerintahannya dicoba dilegitimasi teokratis. Itu berarti legitimasi (validitas) kekuasaan oleh penguasa yang berkuasa untuk memerintah berdasarkan faktor "supranatural" dan langsung. Itu berarti penguasa dipandang sebagai manusia yang memiliki kekuatan "ilahi" dan kewenangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali. Solusinya adalah mereka menciptakan sebuah mitos dengan menghubungkan silsilah Ken Arok sebagai keturunan Dewa Brahma. Kata kunci: Legitimasi, kekuatan, mitos
Artikel ini membahas tentang pendidikan kolonial di Surabaya pada tahun 1901-1942. Jenjang Pendidikan di Surabaya berawal dari pendidikan tradisional yang bersifat non formal (tidak ada jenjang pendidikan). Setelah Pemerintah Kolonial Belanda (PKB) datang ke Hindia Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal (terdapat jenjang pendidikan). Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis peristiwa di masa lampau. Berdirinya sekolah- sekolah Belanda di Surabaya dilatarbelakangi adanya perkembangan peraturan bahwa pendirian sekolah-sekolah Belanda di Hindia Belanda berada di daerah yang terdapat pelabuhan-pelabuhan besar dan perkebunan yang luas. Selain itu juga, anak-anak Belanda yang berada di Surabaya untuk pergi sekolah ke Batavia dibutuhkan dana yang cukup mahal. Pada awalnya pendidikan hanya untuk anak- anak Belanda dan anak-anak priyayi, setelah adanya Politik Etis anak-anak pribumi bisa masuk ke sekolah Belanda dengan persyaratan yaitu keturunan, penghasilan orang tua, dan pendidikan orang tua. Kata Kunci: pendidikan, pemerintah kolonial Belanda, politik etis, elit modern ABSTRACT This article discusses the colonial education in Surabaya in 1901-1942. Education in Surabaya originated from traditional non formal education. After the Dutch Colonial Government (DCG) came to the Dutch East Indies, it introduced formal education system (there were levels of education). The research in this article uses the historical method, including the process of testing and analyzing events in the past. The establishment of Dutch schools in Surabaya had the regulatory developments as its background that the establishment of schools in the Dutch East Indies located in areas that are large ports and vast estates. In addition, Dutch children in Surabaya willing to study for Batavia needed quite large funds. Initially the education was only for children of the Dutch aristocracy, after the Ethical Policy indigenous children could go to school with the requirements of the descendants of the Dutch, parental income, and parental education. Key words : education, Dutch Colonial Government, ethical politic, modern nobles
This article examines the dynamics of power relations in the Brantas River sand mining and its influences on the fate of the most important river of East Java. By relying on archival sources, contemporary newspapers, and oral history interviews, it is argued that the Brantas river crisis occurred due to the acceleration of sand extractions facilitated by improved extraction technology in the form of mechanical sand extracting machines and the growing demand for sand for infrastructure development. Automated sand mining caused damage to infrastructure and settlements in various places along the river from downstream areas that continue to creep upstream, as well as the loss of biodiversity richness. The search for a solution has been going on for some time but failed to stop mining and bring the Brantas River out of the crisis. The failure occurred not because of the absence of a legal protection, but the difficulty of implementing regulations in the field due to the involvement of unscrupulous officials and politicians in the Brantas sand business, as well as the temptation of large and comfortable profits from mining that lured sand miners amid the limited available alternative sources of livelihood. Artikel ini membahas dinamika relasi kuasa dalam penambangan pasir Sungai Brantas dan pengaruhnya terhadap nasib sungai terpenting di Jawa Timur in. Dengan mengandalkan sumber arsip, surat kabar kontemporer, dan wawancara sejarah lisan, diargumentasikan bahwa krisis sungai Brantas terjadi karena percepatan ekstraksi pasir yang difasilitasi oleh perubahan teknologi ekstraksi dalam bentuk mesin diesel penyedot pasir mekanis dan meningkatnya permintaan akan pasir untuk pengembangan infrastruktur. Penambangan pasir mekanis menyebabkan kerusakan infrastruktur dan permukiman di berbagai tempat di sepanjang sungai dari daerah hilir yang terus merambat ke hulu, serta hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati. Pencarian solusi telah berlangsung selama beberapa waktu, tetapi gagal menghentikan penambangan dan membawa Sungai Brantas keluar dari krisis. Kegagalan itu terjadi bukan karena tidak adanya payung hukum, tetapi kesulitan menerapkan peraturan di lapangan karena keterlibatan pejabat dan politisi yang tidak bermoral dalam bisnis pasir Brantas, serta godaan keuntungan besar dan mudah dari penambangan. memancing para penambang pasir di tengah sumber mata pencaharian alternatif yang tersedia terbatas.Â
